Untitled Document
Untitled Document
     
Untitled Document
 
Untitled Document
 
Peristiwa

Selasa, 25/12/2012 11:34 WIB
Kapolres Bekasi Imbau Jemaat HKBP Filadelfia Taati Aturan


( Lokasi Gereja HKBP Filadelfia yang Disegel Pemkab Bekasi )
Tambun - Kapolres Kabupaten Bekasi, AKBP Isnaini Ujianto menyesalkan insiden bentrokan antara warga Desa Jejalen Jaya Tambun Utara dan Jemaat Gereja HKPB Filadelfia. Menurutnya kejadian tersebut dapat dihindari jika jemaat Filadelfia tidak memaksakan diri tetap beribadat di lokasi pembangunan gereja yang sudah disegel oleh Pemkab Bekasi. 

"Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sudah menyegel lokasi pembangunan Gereja HKBP Filadelfia karena tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan. Pemda bahkan sudah menyiapkan tempat pengganti di gedung PGRI Tambun Selatan dan bangunan sekolah di Perumahan Graya Prima," kata Kapolres saat ditemui di lokasi kejadian, Selasa, (25/12). 

Kendati sudah disiapkan tempat pengganti, lanjut Isnaini, para jemaat tetap memaksakan diri untuk beribadat di lokasi pembangunan gereja yang berada di Kampung Jalen, RT 01/09 Desa Jejalen Jaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. 

Akibatnya, warga yang sejak dari awal menolak pembangunan gereja tersebut melakukan penolakan dan malam tadi sempat terjadi bentrokan. 

"Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, aparat terpaksa mengevakuasi jemaat ke Polsek Tambun," kata Isnaini. 

Ditambahkan Isnaini, sebagian besar jemaat gereja HKBP Filadelfia bukan merupakan warga Kabupaten Bekasi, tapi justru banyak dari luar daerah, seperti Jakarta dan Kota Bekasi. 

"Sebelumya juga sudah ada kesepakatan antara warga dan jemaat HKBP Filadelfia 30 Maret 2012 silam. Isi kesepakatannya adalah jemaat HKBP tidak lagi menggunakan tempat yang disegel," kata Isnaini.  

Aksi penolakan warga tersebut empat poin. Pertama,  gereja tersebut masih disegel oleh Pemda Kabupaten Bekasi karena tidak memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan. Selain itu, warga masyarakat yang pernah menandatangani surat yang diajukan melalui Ketua RW tidak mengatakan bahwa surat tersebut merupakan syarat untuk mendirikan gereja. Saat itu, pihak yang meminta tanda tangan persetujuan mengatakan bahwa surat tersebut diperlukan untuk mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) serta Jaring Pengaman Sosial. Karena merasa dibohongi, warga pun mencabut kembali persetujuan tersebut.(GDR/KCM) 


[dibaca 413 kali]
Bookmark and Share

Berita Terkait

Komentar (0)
Untitled Document

Untitled Document
Tulis Komentar
Nama :
Email/website :
Komentar :
   

Ketikkan kode di bawah ini

c32b98

   
 
BERITA TERKINI
Kamis, 10/07/2014 20:47 WIB
Kamis, 10/07/2014 20:37 WIB
Senin, 07/07/2014 12:46 WIB
Rabu, 04/06/2014 19:14 WIB
Kamis, 29/05/2014 08:59 WIB
Kamis, 29/05/2014 08:56 WIB
Kamis, 29/05/2014 08:52 WIB
Selasa, 27/05/2014 13:58 WIB
Rabu, 21/05/2014 23:46 WIB

Untitled Document
Copyright © 2012 BekasiRaya.com - All rights reserved