Untitled Document
Untitled Document
     
Untitled Document
 
Untitled Document
 
Politik dan Pemerintahan

Rabu, 11/09/2013 14:00 WIB
Praktek Percaloan Pengurusan Surat Tanah di Bekasi Merajalela


( Darip Tokoh Masyarat )
Bekasi--Biaya pengurusan surat tanah di Kabupaten Bekasi bisa mencapai ratusan kali lipat dari tarif resminya. Para mafia tanah berkeliaran hingga ke tingkat Kelurahan. Sangat meresahkan dan merugikan masyarakat.

Abdul Darip warga Sriamur, Tambun Selatan mengungkapkan kalau mafia tanah ditingkat Kelurahan kian merajalela.Dia menjelaskan sangat banyak sekali pungli untuk mengurus tanah.

Bahkan, untuk biaya pengukuran tanah, biaya bisa mencapai Rp5 juta. Padahal sesuai aturan hanya memakan anggaran Rp60.000.

"Inikan sama saja dengan mencekek warga. Iya kalau warga berada (mampu), kalau yang ngurus orang miskin kan sama saja menyiksa, mencekek leher," ungkap Darip dengan tegas, Rabu, (11/9).

Terkait masalah ini, Abdul akan mengadukan atau melaporkan kasus ini kepada pihak berwenang yakni, Kejaksaan Negeri Cikarang. Soal bukti, Darip mengaku, memiliki 5 bukti kuitansi pembayaran.

"Sebenarnya masih banyak, tapi mereka cukup mewakili. Dan bukti surat pemintaan anggaran tersebut sudah kami serahkan kepihak Kejari Bekasi," tuturnya

Saat ini, dirinya tinggal menunggu ketegasan sikap dari Kejari Bekasi untuk memberantas mafia tanah yang ada di kelurahan.

"Pembuatan sertifikat tanah secara masal melalui PRONA merupakan salah satu kegiatan pembangunan pertanahan yang mendapat tanggapan positif dari masyarakat khususnya warga yang kurang mampu. Namun sayang hal itu disalahartikan oleh pihak Kelurahan yang mana jelas-jelas sudah melanggar aturan yang ada dan bakal ada sanksinya," beber Darip.

Sebab, lanjut Darip, di dalam pelaksanaan kegiatan PRONA disebutkan bahwa semua Biaya Pendaftaran, Biaya Pengukuran, Biaya Pemeriksaan Tanah adalah Gratis (Pemohon tidak dipungut biaya/bebas biaya), dengan ketentuan semua persyaratan sebagaimana tercantum.

"Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, disini jelas terlihat lemahnya ketegasan hukum yang diterapkan oleh pihak Kejari Bekasi, terlebih kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi dalam membina bawahannya kearah birokrasi yang sehat. Sebab, sosok pejabat publik itu, baik Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif merupakan abdi masyarakat, bukan vampir rakyat," pungkasnya. (YDH)

[dibaca 270 kali]
Bookmark and Share

Berita Terkait

Komentar (0)
Untitled Document

Untitled Document
Tulis Komentar
Nama :
Email/website :
Komentar :
   

Ketikkan kode di bawah ini

8958b1

   
 
BERITA TERKINI
Senin, 14/07/2014 17:07 WIB
Kamis, 10/07/2014 20:47 WIB
Kamis, 10/07/2014 20:37 WIB
Senin, 07/07/2014 12:46 WIB
Rabu, 04/06/2014 19:14 WIB
Kamis, 29/05/2014 08:59 WIB
Kamis, 29/05/2014 08:56 WIB
Kamis, 29/05/2014 08:52 WIB
Selasa, 27/05/2014 13:58 WIB

Untitled Document
Copyright © 2012 BekasiRaya.com - All rights reserved